Health Model of the Bandung City Investment and One-Stop Integrated Service Office Organization

Abstract

Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan terkait dengan kesehatan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Masalah yang terdeteksi tersebut dapat dicermati dari fenomena, antara lain belum optimalnya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dan masih adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kesehatan organisasi, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penghambat kesehatan organisasi serta merumuskan model kesehatan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui metode deskriptif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Milles dan Huberman dan Soft System Methodology (SSM). Teknik penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung belum sepenuhnya dikategorikan sebagai organisasi yang sehat. Adapun dimensi yang paling menunjang kesehatan organisasi antara lain dimensi arah dan kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya keselarasan internal secara baik, terutama pada dimensi arah dan kepemimpinan. Sedangkan faktor penghambat kesehatan organisasi, antara lain belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antar organisasi perangkat daerah dan sering terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seperti munculnya undang-undang omnibus law yang menyebabkan kualitas pelayanan belum optimal. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa model kesehatan organisasi yang efektif akan terwujud apabila didasarkan pada keselarasan internal, kualitas pelaksanaan, dan inovasi pembaharuan. Melalui analisis Soft System Methodology penelitian ini mengagas model kesehatan organisasi yang unggul, dengan mempertimbangkan masukan dari klien (masyarakat) dan aparatur yang terlibat langsung dalam pelayanan public.